banner 728x250
OPINI  

Rasisme dan Hipokrit HAM

Penulis:Irmawati, S.Pd, M.Pd.i
banner 120x600
banner 468x60

 

OPINI—Kerusuhan di Prancis kini menjadi sorotan banyak pihak. Tampak dari banyak video yang beredar, kerusuhan di Prancis terlihat sangat menghawatirkan. Lautan api tampak membendung lantaran banyak mobil dan gedung terbakar. Dilansir dari VOI, pada Minggu malam, sebanyak 45.000 polisi dikerahkan untuk mencegah perusuh yang membakar mobil, menjarah toko dan menargetkan balai kota dan kantor polisi.

banner 325x300

Termasuk juga rumah walikota di pinggiran kota Paris, yang diserang ketika istri dan anak-anak sedang tidur di rumah. Bahkan Presiden Prancis, Emmanuel Macron dikabarkan menunda kunjungan kenegaraan ke Jerman untuk menangani kerusuhan tersebut. Kerusuhan di kota-kota besar Prancis terjadi setelah seorang polisi menembak seorang remaja berusia 17 tahun. Seorang remaja yang ditembak ini merupakan keturunan Aljazair dan Maroko, bernama Nahel M.

Nadia, nenek dari Nahel Merzouk, korban tewas akibat penembakan polisi mengungkap kemarahannya dan mengutuk perbuatan yang menewaskan sang cucu. Dilansir dari AFP, peristiwa penembakan terjadi di pinggiran Kota Paris, Nanterre, Selasa (27/6/2023) pagi.
Hal tersebut bermula saat petugas polisi menghentikan remaja laki-laki itu karena melanggar aturan lalu lintas. Salah satu petugas menembaki pemuda itu dari jarak dekat, melukai dadanya secara fatal. Awalnya, polisi menghentikan remaja laki-laki itu karena melanggar aturan lalu lintas. Sebuah video di media sosial, yang diautentikasi oleh AFP, menunjukkan dua petugas polisi mencoba menghentikan kendaraan. Salah satu polisi tampak menodongkan senjatanya ke pengemudi melalui jendela dan menembak dari jarak dekat. Lalu, mobil korban terlihat bergerak beberapa puluh meter sebelum menabrak. Petugas layanan darurat mencoba menyadarkan remaja berusia 17 tahun tersebut di tempat kejadian. Namun, remaja tersebut meninggal dunia tidak lama kemudian.

Sementara petugas kepolisian yang menembak remaja itu telah ditahan atas tuduhan pembunuhan. Kepala polisi Paris Laurent Nunez mengakui dalam sebuah wawancara dengan televisi BFM bahwa tindakan polisi tersebut “menimbulkan pertanyaan”, meski dia mengatakan ada kemungkinan petugas tersebut merasa terancam.

Kerusuhan di Prancis  mulai mereda Senin malam, 3 Juli 2023, namun mulai merembet ke negara tetangga Swiss. Tak kurang dari 700 orang ditangkap. Sama seperti tewasnya pria berkulit hitam George Floyd pada 25 Mei 2020, yang melahirkan gerakan Black Lives Matter di Amerika Serikat dan Eropa, kejadian ini tidak lepas dari masih adanya prasangka rasial aparat terhadap kelompok minoritas. Hal itu yang memicu masyarakat keturunan Afrika di Prancis turun ke jalan menentang tindakan polisi yang mereka anggap sewenang-wenang dan rasis terhadap warga minoritas. Kematian Nahel telah membuka luka lama tentang kekerasan polisi dan rasisme sistemik di dalam lembaga penegak hukum, terutama pada warga non-pribumi berpenghasilan rendah di pinggiran kota besar di Prancis. Sejauh ini, tuduhan itu selalu dibantah pihak berwenang.

Pembunuhan itu adalah penembakan fatal ketiga berkaitan dengan pelanggaran lintas di Prancis selama 2023, turun dari rekor 13 tahun lalu. Mayoritas korban penembakan sejak 2017 adalah orang kulit hitam atau keturunan Arab. Seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa lainnya, Prancis telah mengalami gelombang protes sebelumnya atas perilaku polisi, terutama terhadap minoritas.

Pada tahun 2005, kekerasan meletus di pinggiran Paris Clichy-sous-Bois dan menyebar ke seluruh Prancis setelah dua remaja keturunan Afrika tersengat listrik di gardu listrik saat mereka bersembunyi dari kejaran polisi. Kerusuhan itu mengguncang Prancis selama tiga minggu dan memaksa Presiden Jacques Chirac untuk mengumumkan keadaan darurat. Dilansir Deutsch Welle (DW), sebelum aksi solidaritas ini, massa pengunjuk rasa yang mengecam pembunuhan seorang remaja oleh polisi di sebuah perhentian lalu lintas, berujung pada kekerasan. Kekerasan dan kerusuhan pun merebak ke berbagai kota karena lambannya pemerintah menangani persoalan itu, yang akhirnya merebak dengan isu rasial.

Akar masalah rasial Prancis

Rasisme di Prancis dinilai sebagai masalah sosial paling serius di masyarakat, meski selalu dibantah oleh pemerintah. Sebagian masyarakat percaya bahwa rasisme tidak ada dalam skala serius. Selain terhadap warna kulit, keluhan rasisme biasanya berupa antisemitisme, serta prasangka terhadap etnis Muslim dan non-Kristen lainnya. Rasisme ini memiliki sejarah panjang. Tindakan telah dilaporkan terhadap anggota kelompok minoritas termasuk Yahudi, Afrika, Arab dan orang Asia. Data kepolisian 2019 menunjukkan sebanyak 1.142 tindakan yang tergolong “rasis” tanpa konotasi agama.

Beberapa tindakan rasis memiliki konotasi agama: data yang sama menunjukkan 1.052 tindakan anti-Kristen, 687 anti-Yahudi, dan 154 tindakan anti-Muslim dilakukan pada 2019 di negara dengan populasi lebih dari 67 juta itu.
Meskipun populasi Muslim Prancis jauh melebihi populasi Yahudi, tindakan antisemit jauh melebihi jumlah tindakan Islamofobia pada 2019 menurut statistik resmi pemerintah. Penilaian mendalam tentang masalah ini tetap sulit karena undang-undang Prancis melarang pemerintah mengumpulkan data sensus etnis dan agama.
Komisi Nasional dan Konsultatif Hak Asasi Manusia Prancis melaporkan pada 2016 bahwa hanya 8% orang Prancis yang percaya bahwa beberapa ras lebih unggul dari yang lain.

Undang-Undang Dasar 1958 menjamin perlakuan yang sama bagi warga negara terlepas dari asal, ras atau agama. Bahkan Prancis termasuk negara Barat yang mempelopori keterwakilan kelompok kulit hitam dalam parlemen sejak 1793.
Meski begitu, selalu muncul gerakan rasisme, seperti gerakan anti-Arab pada 1970-an. Kelompok Muslim juga selalu merasa dianak-tirikan, misalnya dengan larangan pemakaian burkah.

Hipokrit Implementasi HAM
Prancis, diketahui merupakan salah satu negara pengemban ideologi kapitalisme. Di mana negara ini mengeklaim mengakui dan melindungi Hak asasi manusia (HAM). Namun, fakta menunjukkan bahwa tidak semua kalangan mendapatkan perlindungan di negara tersebut. Termasuk, suku Kurdi dan umat Islam yang juga menjadi minoritas warga di negara itu.
Pada tahun 2020 lalu, Presiden Prancis, Emmanuel Macron menyatakan bahwa karikatur Nabi Muhammad saw. di Charlie Hebdo adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Pemerintah Prancis juga melarang penggunaan kerudung di sekolah negeri bagi muslimah sejak 2004. Bahkan, juga melarang penggunaan niqab sejak 2010 silam. Semua insiden dan kebijakan di atas merupakan bukti bahwa Prancis tidak menjamin pemberian HAM kepada semua warganya.
Adanya perbedaan perlakuan terhadap hak warga negara di Prancis adalah bukti bahwa terjadi hipokrit implementasi HAM di negara itu. Perbedaan perlakuan ini sangat jelas terlihat. Pada Maret 2022 lalu, pengadilan Prancis mengusut tuntas pembunuhan Narumi Kurosaki seorang siswa yang menghilang sejak tahun 2016.
Peristiwa ini sejatinya membuktikan keburukan HAM yang digadang gadang oleh negara Barat. Atas nama kemanusiaan, mereka mrumuskan “Hak Asasi Manusia” agar semua manusia mendapatkan hak-hak kehidupan mereka. Namun karena peradaban Barat dibangun oleh sistem Sekularisme yang meniadakan agama dari kehidupan maka prinsip-prinsip yang dibangun berasal dari akal manusia, karena itulah rasialisme lahir. Karena sebagian manusia menganggap diri mereka lebih baik dari pada manusia lain. Perasaan ini muncul karena adanya ikatan emosional. Syaikh Taqiyuddin an Nabhani dalam kitabnya Nhidamul Islam menjelaskan ikatan emosional biasanya terjadi pada masyarakat primitif, taraf berpikirnya rendah dan wawasan pemikirannya sempit sehingga ketika ras atau keluarganya memiliki kekuasaan maka mereka ingin memperluas kekuasaannya dan terus ingin memperluasnya. Perasaan seperti ini semakin bertambah subur dalam demokrasi kapitalisme. Karena sistem demokrasi meniscayakan manusia bisa membuat aturan, manusia bisa bersepakat merumuskan sebuah aturan dan mereka pakai untuk mengatur kehidupan mereka. Alhasil rasisme akan terus bermunculan.

Rasisme Dalam Pandangan Islam

Sungguh, permasalahan yang menimpa suku Kurdi di Prancis, hanyalah salah satu bukti bahwa sistem demokrasi yang lahir dari ideologi kapitalisme, tidak mampu menjaga keharmonisan warga negara. Bahkan, tidak mampu menjamin keadilan dalam negara tersebut.
Berbeda dengan sistem sekularisme demokrasi, rasisme tidak ada dalam sistem Khilafah dan bukan ajaran Islam. Meskipun Islam diturunkan di Arab, Allah menegaskan melalui lisan kekasihnya Nabiullah Shallallahu ‘alayhi wasallam bahwa mereka tidak memiliki kelebihan apapun dibandingkan dengan non Arab. Allah menegaskan semua manusia sama dihadapan-Nya, yang memebedakan diantara mereka hanyalah ketakwaan saja. Dalam Firman Allah swt yang artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. (Al-Hujurat: 13)

Karena itu akan didapati ketika Khilafah tegak berdiri selama 1300 tahun lamanya berbagai ras, suku, bangsa maupun warna kulit bisa hidup dalam kerukunan dan kesatuan. Salah satu buktinya adalah salah seorang ulama yang hidup pada masa kekhalifahan Bani Umayyah bernama Atha bin Abi Rabah, beliau adalah seorang budak berkulit hitam milik Habibah binti Maisarah bin Abu Hutsim dan tinggal di Makkah. Sang tuan melihat potensi keilmuan Atha yang luar biasa kemudian Habibah memerdekakan Atha’ agar Atha’ bisa memperdalam keilmuannya. Atha’ pun menjadi seorang ulama dan keilmuannya diakui oleh kekhilafahan Banu Umayyah. Atha’ diangkat menjadi seorang mufti atau pemberi fatwa untuk musim haji pada masa khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Disamping itu Atha’ juga diangkat sebagai penasehat khalifah. Kemudian lihatlah bagaimana Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang mulia. Beliau adalah mantan budak dan berkulit hitam legam, tetapi kedudukan beliau tinggi di antara para sahabat. Beliau telah dipersaksikan masuk surga secara khusus yang belum tentu ada pada semua sahabat lainnya. Beliau juga adalah sayyid para muadzzin dan pengumandang adzan pertama umat Islam.
Tidak hanya konsep tersebut, konsep toleransi dalam Islam mampu menyatukan berbagai agama dalam satu kepemimpinan dalam Negara Khilafah. Dalam kitab Daulah karya Syaikh Taqiyuddin an Nabhani warga Daulah Khilafah terdiri dari muslim dan non muslim. Dalam kehidupan publik mereka mendapatkan jaminan yang sama, layanan yang sama, hak yang sama. Daulah Khilafah tidak boleh memaksa warganya yang non muslim untuk masuk agama Islam, hal inilah yang dicontohkan khalifah Umar bin Khattab.

Keadilan dan keharmonisan yang ada dalam negara Khilafah tidak lepas dari penerapan syariat Islam di dalam seluruh aspek kehidupan. Khilafah yang berdiri berlandaskan akidah Islam telah mampu menjadi pengurus rakyat sekaligus perisai umat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. “Sesungguhnya imam (khalifah) adalah perisai, di mana orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya,” (HR. Mutafaq Alaih)
Sehingga terwujud kesatuan dan persatuan diantara warga negaranya, yakni ummatan wahidatan.
Wallahu a’lam bishawab.

 

TULISAN INI DILUAR TANGGUNG JAWAB REDAKSI

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *