Mei 28, 2024

Negeri Sawit yang Meresahkan Minyak Goreng

0

OPINI—Permasalahan minyak goreng di negeri ini seakan tidak ada habisnya, sebagaimana yang kita ketahui dalam kurun waktu beberapa tahun kemarin, Indonesia dilanda kelangkaan minyak goreng yang menyebabkan minyak di pasaran sangat mahal.

Sungguh sangat ironi negeri dengan produsen kelapa sawit terbesar mengalami kelangkaan minyak goreng.

Langkanya minyak goreng ini memang menjadi sebuah momok yang selalu hangat untuk dibahas karena minyak goreng salah satu kebutuhan sangat urgen ditengah masyarakat khususnya ibu-ibu apatah lagi penjual gorengan yang setiap saat membutuhkan minyak goreng.

Terlihat secara fakta, permasalahan kebutuhan pokok khususnya minyak goreng di negeri ini tidak ada habisnya. Baru-baru ini wacana pengusaha ritel mengancam akan menyetop pembelian minyak goreng, alasan penyetopan ini karena pemerintah tak kunjung membayar utang Rp 344 milyar dari hasil pengadaan minyak goreng lewat program satu harga pada tahun 2022, walaupun sudah ditagih tapi pemerintah masih belum mau membayar utang tersebut, inilah mengapa ancaman penyetopan minyak goreng dilakukan.

Belum lagi kongkalikong kebijakan antara pemerintah dan pengusaha yang pada akhirnya berdampak signifikan terhadap perekonomian di negeri ini.

Dikutip dari CNN Indonesia (19/8/2023), Ketua umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menegaskan Aprindo sudah tak bisa lagi membendung keresahan para pengusaha, ia mengatakan kalau pengusaha ritel jadi melaksanakan ancaman itu, hal tersebut bakal berdampak pada stok minyak goreng di ritel. Jika ancaman tersebut gagal , Roy Bersama peritel lainnya bakal menggugat Pemerintah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Polemik utang minyak goreng ini membuat peritel resah sampai melakukan mogok pembelian minyak goreng. Selain itu Langkah yang juga akan dilakukan para peritel adalah melakukan pemotongan tagihan oleh pengusaha peritel kepada distributor minyak goreng. Sungguh sangat meresahkan jika ini terus berlarut-larut, bisa saja kelangkaan minyak goreng akan terulang kembali jika masalah antara peritel dan pemerintah tak kunjung selesai.

Masalah minyak goreng yang tak kunjung usai ini semakin membuat masyarakat cemas, bagaimana tidak, ini permasalahan yang bermula ditahun 2021 tapi sampai saat ini belum ada solusinya. Berbagai kebijakan telah diluncurkan oleh pemerintah, sampai buka tutup kran ekspor minyak goreng dilakukan tapi toh masalah ini tidak ada solusi yang menjamin, malah memicu permasalahan baru dan menambah utang negara yang semakin menumpuk.

Munculnya ancaman dari pengusaha ritel ini tak dapat dihindari karena memang dari awal tata kelola negeri ini khususnya sumber daya alam selalu diserahkan kepada kapitalis yang hanya mementingkan perut mereka daripada kebutuhan rakyat. Jadi, secara tidak langsung kebijakan yang ada harus melalui persetujuan kapitalis baru bisa dijalankan.

Ancaman penyetopan sangat berdampak buruk jika benar-benar dilakukan oleh pengusaha ritel, ini akan menyebabkan kekosongan stok minyak goreng disejumlah gerai ritel dan kemungkinan besar akan berdampak pada kelangkaan migor di berbagai gerai toko yang tersebar diseluruh Indonesia.

Apabila pemerintah masih mempertahankan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kapitalis, maka selamanya negara ini akan disetir oleh korporat yang pada akhirnya rakyatlah penanggung utama dari semua kebijakan dzalim, sungguh sangat menyesakkan dan menderitanya hidup dalam lingkaran kaptalisme. Dalam pengaturan negara dibawah kapitalisme, sebenarnya bukan hanya persoalan minyak goreng yang menjadi polemik tapi lebih banyak lagi persoalan lain yang kurang lebih sama saja, bahkan lebih parah.

Sudah terlalu banyak regulasi yang dibuat oleh pemangku kebijakan negeri ini dengan harapan akan melesaikan persoalan yang terjadi, tapi ternyata sangat jauh panggang dari api, harapan tinggal harapan dan persoalan negeri ini tak kunjung selesai malah menambah ruwet serta memunculkan permasalahan baru, ini akibat solusi tambal sulam ala pemerintah kapitalis sekuler.

Perlu digarisbawahi, jika memang pemerintah ingin mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat, melakukan tanggung jawabnya secara benar tanpa bayang-bayang kapitalis,maka sudah selayaknya mengganti sistem yang hanya menciptakan kerusakan ditengah-tengah masyarakat secara berkepanjangan.

Pemerintah dalam sistem kapitalis sangat tidak mengindahkan perannya sebagai raain (pengurus) rakyat bahkan tidak ada empati sedikit pun kalau memang tidak mengutungakan bagi mereka.

Inilah dampak bobroknya penerapan sistem yang bukan dari Islam. Bukan hanya dari segi ekonomi yang bobrok tapi semua lini; Sosial, Pendidikan, Kesehatan dan persoalan lain, solusi yang dihasilkan pun hanya solusi tambal sulam tanpa menyentuh akar persoalan.
Jika ingin menyelesaikan seluruh problematika ummat maka solusi satu-satunya yaitu mengganti sistem kehidupan yang sepenuhnya berasal dari Allah sebagai otoritas utama dalam membuat aturan, manusia tinggal menjalankan aturan yang sudah terang-menderang diperintahkan Allah, baik dalam Al-Qur’an, Sunnah, Ijmak dan Qiyas. Dalam sistem Islam, pengaturan terkait pangan diatur sepenuhnya oleh negara tanpa adanya perselingkuhan dengan kapitalis sehingga sangat tidak memungkinkan aksi kecurangan dalam berbagai aturan, bahkan dalam islam ada pengawasan khusus terkait pasar, jika ada kecurangan yang terjadi maka ada sanksi yang diberikan oleh Qadhi Hisbah yang hukumannya menimbulkan efek jerah bagi pelakunya.
Itulah solusi komprehensif yang ditawarkan oleh islam untuk membalikkan keadaan yang rusak saat ini, yaitu terciptanya Islam Rahmatan Lil Alamiin. Wallahu’alam Bissawwab.

Penulis Rasmidar, SP (Pemerhati Sosial)

Tulisan ini diluar tanggungjawab redaksi 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *