Mei 30, 2024

Studi Literatur Penerapan Fatwa DSN MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah

0

 

Hasna Hasanah1, Ibrahim Hanif2, Muhammad Irgi Djafar3, Muhammad Salman Alfarishy4

1234Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Depok Indonesia

Email : msalfarishy211@gmail.com, hasnahasanah721@gmail.com, hanifibrahim1313@gmail.com, kitty11237@gmail.com,

 

ABSTRACT

This research aims to find out how the ijarah agreement is implemented in business ventures in Indonesia. The research method used is a qualitative method, namely library research by collecting several previous studies during the period 2019 to 2023 which have been published, journal articles related to the implementation of the ijarah contract were collected from 15 research sources obtained from Google Scholar with the keyword “implementation of the contract ijarah”. The results showed that 11 articles were not appropriate and 4 articles were following the fatwa of DSN MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 concerning Akad Ijarah.

Keywords: ijarah contract; fatwas; implementation ijarah contract

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana implementasi akad ijarah pada usaha bisnis yang ada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode kualitatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu selama periode 2019 sampai dengan 2023 yang sudah di publish, artikel jurnal yang terkait implementasi akad ijarah dikumpulkan sebanyak 15 sumber penelitian didapatkan dari google scholar dengan kata kunci ”Implementasi fatwa DSN MUI  NO.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah”. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada 11 Artikel yang menyebutkan akad ijarah tidak sesuai dan ada 4 artikel yang sudah sesuai fatwa DSN MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah.

Kata Kunci: akad ijarah; fatwa; implementasi akad ijarah

 

PENDAHULUAN

Ijarah adalah salah satu akad yang disepakati dalam fikih Islam. Akad ini merupakan transaksi sewa-menyewa yang dilakukan antara dua pihak, yaitu mu’jir (yang menyewakan) dan musta’jir (yang menyewa). Dalam akad ini, mu’jir memberikan hak milik atas manfaat suatu barang kepada musta’jir untuk digunakan selama waktu tertentu dengan imbalan tertentu. Ijarah merupakan akad yang fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai macam transaksi, baik transaksi barang maupun jasa. Dalam transaksi barang, ijarah dapat digunakan untuk menyewakan rumah, kendaraan, alat-alat berat, dan lain-lain. Dalam transaksi jasa, ijarah dapat digunakan untuk menyewakan tenaga kerja, tenaga ahli, dan lain-lain. Dalam praktiknya, akad ijarah sering digunakan dalam pembiayaan syariah. Hal ini dikarenakan akad ijarah memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tidak mengandung unsur riba.

Di dalam Islam sendiri ada banyak jenis jenis akad ataupun perjanjian dalam bermuamalah, Az-Zarqa juga mengatakan kalau ada 25 tipe akad dalam Islam. Sebagian akad yang senantiasa dijadikan untuk perjanjian baik dalam transaksi pada lembaga keuangan syariah ataupun pada perdagangan umum, yakni di antara lain merupakan akad jual – beli (bai’), akad sewa menyewa (ijarah), akad penanggungan (kafalah), akad pemindahan hutang (hawalah), akad pemberian kuasa (wakalah), akad perdamaian (as-sulh), akad kerja sama (as syirkah), akad bagi hasil (mudarabah), akad hadiah (hibah), akad gadai (rahn), akad penggarapan tanah (muzaraah), akad pemeliharaan tumbuhan (musaqah), akad penitipan( wadiah), akad pinjam gunakan (ariyah), akad pembagian (qismah), akad wasiat- wasiat (washaya), akad perhutangan (qard), serta akad pembiayaan (murabahah) (Setiawan et al., 2023)

Adapun akad musyarakah mutanaqisah adalah pengembangan dari akad syirkah (kerja sama). Musyarakah Mutanaqishah adalah Suatu akad pembiayaan kerjasama untuk mencapai kepemilikan suatu barang atau aset yang dilakukan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Musyarakah mutanaqishah merupakan salah satu produk yang berasal dari akad musyarakah. Musyarakah Mutanaqishah ini berdampak dengan mengurangnya hak kepemilikan seorang pihak, sementara hak kepemilikan seseorang yang lain akan bertambah. Akad kerjasama ini memiliki hasil akhir dengan berpindahnya kepemilikan dari seorang pihak kepada pihak yang lainnya. Hak kepemilikan berpindah dengan terdapatnya pembayaran atas kepemilikan yang lainnya. (Vauziah et al., 2023)

Untuk sejarah di indonesia sendiri munculnya perbankan Syariah yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 1998, berdiri Bank Syariah Mandiri, kemajuan ekonomi syariah di Indonesia juga ditandai dengan dukungan dari pemerintah, dengan munculnya undang-undang yang berhubungan dengan perbankan syariah, kemudian seiring berjalannya waktu, perbankan syariah sudah banyak didirikan di Indonesia. (Shalahuddin & Fauziah, 2023)

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang perekonomian, telah mendorong perkembangan akad bermuamalah salah satunya adalah akad ijarah. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya lembaga-lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk pembiayaan berbasis akad ijarah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu dikaji lebih lanjut terkait dengan akad ijarah, khususnya dalam hal penerapannya dalam praktik. Kajian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang akad ijarah, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam berbagai macam transaksi.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk membahas implementasi akad ijarah dengan Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017.Oleh sebab itu peneliti melakukan pengkajian tentang studi kepustakaan sebagai salah satu metode penelitian dalam meneliti implementasi akad ijarah. Untuk mengetahui segala macam kekurangan dari pengimplementasian akad ini bisa diperbaiki.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Ijarah

Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan ijarah antara lain Syekh al-Imam Abi Yahya Zakaria al-Anshori dalam kitab Fath Al Wahab, mendefinisikan “Ijarah adalah memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan mengambil atau imbalan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.”  Sayyid Sabiq, dalam fiqh-sunnah mendefinisikan ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.  Menurut Imam Syafi’i, ijarah adalah “Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti sesuatu kebolehan dengan pengganti tertentu.” Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy, ijarah adalah “Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”

Menurut fatwa DSN, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.  Sedangkan dalam konteks KUH Perdata, ijarah disebut sebagai sewa menyewa. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan menyewakan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya berupa kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian unsur esensial dari sewa menyewa sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata adalah kenikmatan/manfaat, uang, sewa, dan jangka waktu.

Dengan demikian dapat disimpulkan ijarah adalah suatu bentuk muamalat yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian yang telah ditentukan oleh syara’ tanpa diakhiri dengan kepemilikan, dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut mua‟jjir, sedangkan orang yang menyewa disebut musta‟jir dan sesuatu yang di akad kan untuk diambil manfaatnya disebut ajran atau ujrah (fee).

Berdasarkan definisi-definisi ijarah tersebut, dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah mengupah. Sewa-menyewa adalah menjual manfaat dan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.  Pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad sewa-menyewa terdiri dari sewa murni dan sewa yang diakhiri dengan pemindahan hak kepemilikan atau dikenal dengan ijarah muntahiya bit tamlik. Ijarah muntahiyyah bi al-Tamlik (IMBT) pada dasarnya merupakan perpaduan antara sewa menyewa dengan jual beli. Semakin jelas dan kuat komitmen untuk membeli barang di awal akad, maka hakikat IMBT pada dasarnya lebih bernuansa jual beli. Namun, apabila komitmen untuk membeli barang di awal akad tidak begitu kuat dan jelas (walaupun opsi membeli tetap terbuka), maka hakikat IMBT akan lebih bernuansa ijarah.

Sedangkan dalam Lembaga Keuangan Syariah, ijarah adalah pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapat jasa dengan ketentuan keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan.

Ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam:

  1. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
  2. Ijarah yang berhubungan dengan aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

Pada implementasinya, ijarah dapat dipilah menjadi dua bagian besar, yaitu ijarah bi al-quwwah dan ijarah bi al-manfaah, ijarah dikatakan ijarah bi al-quwwah apabila yang disewakan itu berupa jasa atau tenaga manusia, sedangkan ijarah dikatakan ijarah bi al-manfaah apabila yang disewakan itu berupa barang. Namun dari kedua macam ijarah ini memiliki prinsip-prinsip yang sama, yakni menyewa atau menyewakan sesuatu.

 

Rukun dan Syarat Ijarah

Secara yuridis agar perjanjian sewa menyewa memiliki kekuatan hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi rukun dan syarat. Unsur terpenting yang harus diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk (berakal). Imam Syafi’i dan Imam Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (baligh). Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka adalah tidak sah, walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk.  Adapun syarat-syarat ijarah yaitu: Pertama, Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut, tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain. Maka, apabila seseorang dipaksa untuk melakukan akad, dianggap tidak sah, Kedua, belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan cara melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan dikerjakan, serta mengetahui masa mengerjakannya.

Berbeda lagi dalam konteks fikih, ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan ijarah, ketentuan fikih yang paling utama berkaitan erat dengan implementasi ijarah dalam lembaga keuangan syariah adalah rukun dan syarat ijarah. Menurut jumhur ulama, rukun ijarah terdiri dari:

  1. Aqid (pihak-pihak yang berakad). Aqid yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak yang menyewa maupun pengguna jasa (musta’jir) dan pihak yang menyewakan atau pemberi jasa (mu’ajjir). Ma’qud ‘alaih objek akad ijarah, yakni Manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah. Disyaratkan musta’jir dan mu’ajjir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
  2. Sighat (ijab dan kabul). Sighat ijarah, yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada ijab dan kabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa. Sighat ijab dan kabul adalah suatu ungkapan antara dua orang yang menyewakan suatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad yang menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulai. Sedangkan kabul adalah jawaban (pihak) yang lain sesudah adanya ijab, dan untuk menerangkan persetujuannya.
  3. Ujrah (upah), adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah. Manfaat dari objek ijarah harus sesuatu yang dibolehkan agama, seperti menyewa buku untuk dibaca dan menyewa rumah untuk didiami. Atas dasar itu, para fuqaha sepakat menyatakan, tidak boleh melakukan ijarah terhadap perbuatan maksiat, seperti seseorang yang menggaji orang lain untuk mengerjakan ilmu sihir. Menyewakan rumah untuk prostitusi, dan lain sebagainya yang mengarah kepada perbuatan maksiat. Dan manfaat dari objek ijarah harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari. Manfaat dari objek yang akan disewakan dapat dipenuhi secara hakiki maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secara hakiki, seperti menyewa orang bisu untuk bicara.

Dalam KHES pasal 251, rukun ijarah ada empat, yaitu pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, objek ijarah dan akad.  Berbeda dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000, rukun akad ijarah dibagi menjadi tiga, yaitu:

  1. Sighat ijarah, yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
  2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
  3. Objek akad ijarah yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa menyewa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa.
  2. Objek harus jelas dan objek tersebut milik orang yang menyewakan.
  3. Objek sewa menyewa tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya (kegunaan).
  4. Objek sewa menyewa dapat diserahkan.
  5. Kemanfaatan objek adalah yang dibolehkan oleh agama (barang tersebut halal).
  6. Harus ada kejelasan mengenai berapa lama barang tersebut disewakan dan berapa harga sewa atas barang tersebut.

 

Fatwa Tentang Ijarah

Fatwa mengenai akad Ijarah tentunya sudah diatur dengan baik oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan merupakan hukum positif yang bersifat mengikat sehingga wajib untuk dipatuhi dan dijalankan agar sesuai dengan syariat islam.

Pada FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) NO:112/DSN-MUI/IX/2017 menyebutkan:

“Akad ijarah adalah akad sewa antara mu’jir (pemberi sewa) dengan musta’jir (menyewa) atau antara musta’jir dengan ajir (yang memberikan jasa) untuk mempertukarkan manfa’ah dan ujrah, baik manfaat barang maupun jasa”.

Ketentuan terkait mu’jir/ajir, disamping itu akad ijarah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan syariah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Layaknya perjanjian pada umumnya sebuah akad dianggap sah setelah ijab qabul dilakukan dengan lafaz sewa atau lafaz lain yang menunjukkan makna sama. Kedua pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Jika salah satu pihak adalah orang gila atau anak kecil, maka akadnya dianggap tidak sah.

Sebuah akad sewa menyewa dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1) Merelakan kedua pihak pelaku akad. Apabila salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan tidak sah berdasarkan Al-Qur’an.

2) Mengetahui manfaat barang tersebut dengan jelas guna mencegah terjadinya fitnah. Upaya dilakukan dengan melihat langsung barang. Atau cukup dengan penjelasan akan kriteria barang termasuk masa sewa, sebulan atau setahun.

3) Bahan yang menjadi objek akad dapat diserahterimakan pada saat akad, baik secara fisik atau definitif.

4) Barang dapat diserahterimakan, termasuk manfaat yang dapat digunakan oleh penyewa. Tidak sah untuk menyewakan binatang yang lepas dan lumpuh. Begitu pula tanah pertanian yang gersang dan binatang pengangkut yang lumpuh, karena tidak ada barang tidak memiliki manfaat.

5) Manfaat barang tersebut status hukumnya mubah, bukan termasuk yang diharamkan.

Akad sewa dengan tujuan kemaksiatan hukumnya haram karena maksiat wajib untuk ditinggalkan. Seseorang yang menyewa jasa orang lain untuk membunuh, menyewakan rumah untuk bisnis minuman keras atau sebagai tempat bermain judi, maka akad sewanya dianggap batal. Hal senada juga diperlakukan untuk membayar jasa peramal dan pemberian atas jasa ahli nujum dan dukun. Kompensasi atas jasa tersebut diharamkan dan termasuk kedalam kategori memakan uang manusia dengan batil.

Adapun ketentuan Ujrah fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/2017 menyebutkan pada poin delapan adalah:

1) Ujrah boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutaqawwam) dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2) Kuantitas dan/atau kualitas Ujrah harus jelas, baik berupa angka nominal, persentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

3) Ujrah boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

4) Ujrah yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh Musta’jir sesuai kesepakatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menggunakan data sekunder. Peneliti mendapatkan data sebanyak 15 jurnal dari platform Google Scholar yang secara resmi sudah dipublikasikan dalam rentang waktu periode 2019 – 2023. Beberapa kata kunci yang peneliti masukan yaitu Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.112, Penerapan akad Ijarah, dll. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam proses penelitian ini, menggunakan metode literature review atau systematic literature (SLR) terhadap 15 jurnal yang didapatkan pada platform google scholar.

Dari kajian pustaka ini, informasi yang diperoleh berupa pembahasan atau penjelasan teori dari suatu penemuan atau topik penelitian. Penjelasan mengenai teori-teori tersebut dapat dijadikan sebagai landasan teori bagi karya ilmiah atau kegiatan penelitian. Sebagai alternatif, penelitian yang sedang berlangsung saat ini dapat dikembangkan dari penelitian sebelumnya atau bahkan dilakukan untuk pertama kalinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis – analisis yang dilakukan pada bagian ini menerangkan jumlah publikasi jurnal dari tahun 2019,2021,2022 dan 2023. Terdapat 15 jurnal yang peneliti cari di google scholar yang berhubungan dengan Implementasi FATWA DSN MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah pada 2019 berjumlah 2 artikel jurnal (Dewi Mashithoh, 2019; Dea Indah Nur Santi, 2019) tahun 2021 berjumlah 1 artikel jurnal (Muhammad Riski Anwar, 2021) pada tahun 2022 berjumlah 3 artikel jurnal (Muhammad Daffa Naufaldi, Udin Saripudin, & Redi Hadiyanto, 2022; Salsabila Syahrima, 2022); Efa Kurniati,2022) dan pada tahun 2023 berjumlah 9 artikel jurnal (Puteri Asyifa Octavia Apandy,Asep Ramdan Hidayat & Encep Abdul Rojak, 2023;  Habibah Nurul Azizah, 2023;  Eliza Hanum Hasibuan & Fatimah Zahara, 2023; Erwin Harahap & Rahmad Efendi, 2023;  Syifa Dewi Fajriyani,Panji Adam Agus Putra & Arif Rijal Anshori, 2023;  Muhammad Iqbal Fauzan, Redi Hadiyanto & Iwan Permana 2023; Noviyanti Ramdhani, Panji Adam Agus Putra & Ira Siti Rohmah Maulida, 2023; Mita Qurrota Ayunin, Udin Saripudin & Yayat Rahmat Hidayat, 2023).

Penulis Dan Sebaran Aliansi

Selanjutnya jumlah penulis yang peneliti cari di google scholar berjumlah 29 orang dari 9 aliansi. Pada aliansi UIN Sumatera Utara berjumlah 5 penulis, aliansi UNISBA berjumlah 6 penulis, aliansi UIN PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI berjumlah 2 penulis, aliansi UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA berjumlah 1 penulis, aliansi UIN MAULANA MALIK IBRAHIM berjumlah 1 penulis, aliansi UINSU berjumlah 1 penulis, aliansi UNIVERSITAS RADEN MAS SAID SURAKARTA berjumlah 1 penulis, dan aliansi Universitas Islam Bandung berjumlah 12 penulis.

Metode Penelitian

Selanjutnya metode penelitian dan data yang digunakan dari 15 artikel jurnal yang peneliti cari di google scholar, peneliti menemukan 1 metode penelitian kuantitatif pada studi kasus Leedya Removall Tatto dan 14 metode kualitatif pada studi kasus Pasar Kebondalem Purwokerto; Hotel Syariah Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu; Desa Pasar Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas; Ekspedisi paket Awi Express; Santoso Auto Car Boyolali; Aplikasi Snack Video di Media Sosial di Kota Medan; Pasar Banjaran Kabupaten Bandung; Lapangan Futsal Disen Futsal Cisaat Sukabumi, Catering Susan Malang, Endorsement Pada Akun Instagram @naryarahma, Kontraktor CV.PH kota Bandung; PT. TELKOM Kabupaten Aceh Tengah Takengon; material bangunan di Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga; Jiman Chrome Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.

Sebaran Studi Kasus Penelitian

Berdasarkan pengambilan data, peneliti mendapatkan berbagai macam studi kasus di berbagai daerah dari 15 artikel jurnal, yaitu ada studi kasus di Pasar Kebondalem Purwokerto, studi kasus pada hotel syariah kecamatan Rantau Utara kabupaten Labuhan Batu, studi kasus di Desa Pasar Huristak, studi kasus pada ekspedisi paket Awi ekspress, Ekspedisi di Santosa Auto Car Boyolali, studi kasus pada aplikasi Snack Video di kota Medan, studi kasus di Pasar Banjaran Kabupaten Bandung, studi kasus di Leedya Removall Tatto, studi kasus di Disen futsal Cisaat Sukabumi, studi kasus di Catering Susan Malang, studi kasus pada endorsement pada akun Instagram @naryarahma, studi kasus di layanan kontraktor CV.PH di kota Bandung, studi kasus pada PT. Telkom kabupaten Aceh Tengah Takengon, studi kasus di kecamatan Karangbambu kabupaten Purbalingga, dan studi kasus di Jiman chrome kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres.

Implementasi Fatwa Yang Sesuai

 

No Penulis Studi Kasus Hasil Penelitian
1 Dini Avriani (2023)(SKRIPSI DINI AVRIANI LENGKAP, n.d.) Pasar Kebondalem Purwokerto Penelitian ini menunjukan bahwa, Praktek penyewaan los di Pasar Kebondalem Purwokerto telah memenuhi ketentuan Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah.
2 Puteri Asyifa Octavia Apandy,
Asep Ramdan Hidayat,
Encep Abdul Rojak (2023)

(Apandy et al., 2023)

Leedya
Removall Tattoo
Penelitian ini menunjukan bahwa, Jasa Leedya Removall Tatto sudah sesuai
 ketentuan Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017
tentang Ijarah.
3 Dewi Mashithoh (2019)

(SKRIPSI Dewi Mashithoh, n.d.)

Catering
Susan Malang
Penelitian ini menunjukan bahwa, Freelance di perusahaan Catering Susan Malang sudah sesuai ketentuan Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah.
4 Habibah Nurul Azizah (2023)

(SKRIPSI Habibah Nurul Azizah, n.d.)

Jiman Chrome Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta Penelitian ini menunjukan bahwa, pada Jiman Chrome Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sudah sesuai ketentuan Fatwa DSN MUI No.
112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah.

 

 

Implementasi Fatwa Yang Tidak Sesuai

 

No Penulis Studi Kasus Hasil Penelitian
1 Eliza Hanum Hasibuan
, Fatimah Zahara (2023)

(Hasibuan & Zahara, 2023)

Hotel Syariah Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu Penelitian ini menunjukan bahwa, Praktek penyewaan Hotel Syariah Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu belum memenuhi ketentuan Fatwa DSN MUI No.
112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah.
2 Erwin Harahap
, Rahmad Efendi (2023)

(Harahap & Efendi, n.d.)

Desa Pasar Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten
Padang Lawas
Penelitian ini menunjukan bahwa, Pelaksanaan praktik jasa penggilingan padi di Desa Pasar Huristak belum sepenuhnya sesuai ketentuan Fatwa DSN MUI No.
112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah.
3 Syifa Dewi Fajriyani,
Panji Adam Agus Putra, Arif Rijal Anshori (2023)

(Dewi Fajriyani et al., 2023)

Ekspedisi paket Awi Express Penelitian ini menunjukan bahwa, Pelaksanaan praktik Jasa Ekspedisi paket Awi Express tidak terpenuhinya ketentuan Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah.
4 Dea Indah Nur Santi (2019)

(Dea Indah, 2019)

Santoso Auto Car Boyolali Penelitian ini menunjukan bahwa, Pelaksanaan praktik Sewa Menyewa Santoso Auto Car Boyolali tidak terpenuhinya ketentuan Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah.
5 Muhammad Riski Anwar (2021)

(Muhammad & Anwar, n.d.)

Aplikasi Snack Video di Kota Medan Penelitian ini menunjukan bahwa, Pada praktik Aplikasi Snack Video di Media Sosial di Kota Medan tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah.
6 Muhammad Iqbal Fauzan, Redi Hadiyanto, Iwan Permana (2023)

(Fauzan & Hadiyanto, 2023)

Pasar Banjaran Kabupaten Bandung Penelitian ini menunjukan bahwa, Praktek Sewa Menyewa Lapak di Pasar Banjaran Kabupaten Bandung tidak sah sesuai ketentuan Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah.
7 Muhammad Daffa Naufaldi, Udin Saripudin, Redi Hadiyanto (2022)

(Naufaldi et al., 2022)

Lapangan Futsal Cisaat Sukabumi Penelitian ini menunjukan bahwa, Pada praktek Sewa-Menyewa Fasilitas Lapangan Futsal pada Disen Futsal Cisaat tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah.
8 Noviyanti Ramdhani, Panji Adam Agus Putra, Ira Siti Rohmah Maulida (2023)

(Noviyanti Ramdhani et al., 2023)

Endorsement Pada Akun Instagram @naryarahma Penelitian ini menunjukan bahwa, Pada Praktik Jasa Endorsement Pada Akun Instagram @naryarahma tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah.
9 Mita Qurrota Ayunin, Udin Saripudin, Yayat Rahmat Hidayat (2023)

(Mita Qurrota Ayunin, 2023)

Kontraktor CV.PH kota Bandung Penelitian ini menunjukan bahwa, Pada Layanan Kontraktor CV.PH di kota Bandung tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No.
112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah.
10 Salsabila Syahrima (2022)

(ANALISIS WANPRESTASI DALAM KONTRAK WIFI DAN TV KABEL INDIHOME DITINJAU DARI FATWA MUI NO. 112/DSNMUI/IX/2017 TENTANG AKAD IJARAH (Studi Kasus PT. TELKOM Kabupaten Aceh Tengah Takengon), n.d.)

PT. TELKOM Kabupaten Aceh Tengah Takengon Penelitian ini menunjukan bahwa, Pada PT. TELKOM Kabupaten Aceh Tengah Takengon tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah.
11 Efa Kurniati (2022)

(Efa Kurniati, 2022)

Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga Penelitian ini menunjukan bahwa, Pada praktik sewa menyewa tanah untuk produksi material bangunan di Kecamatan Karangjambu tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah.

 

KESIMPULAN

Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 adalah fatwa yang mengatur tentang pembiayaan syariah berbasis bagi hasil yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tahun 2017. Tujuan fatwa ini adalah untuk memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah dan nasabahnya dalam melakukan transaksi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, khususnya yang berkaitan dengan akad mudharabah, musyarakah, dan wakalah bi al-istithmar.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap 15 artikel jurnal dengan metodologi literature review atau systematic literature (SLR), bahwasanya masih ada praktek muamalah  yakni  sebesar 11 transaksi bisnis yang masih belum sepenuhnya mengimplementasikan  ketentuan Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 dan 4 transaksi bisnis yang sudah mengimplementasikan sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017.

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa masih banyaknya pelaku bisnis yang belum memahami dan menerapkan Akad Ijarah sesuai dengan yang telah diatur oleh DSN-MUI. Maka perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap masyarakat Indonesia termasuk pelaku bisnis untuk lebih memahami bagaimana penerapan akad Ijarah yang sesuai yang telah diatur oleh Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017.

 

REFERENSI

Syahrima, S. (2022). Analisis Wanpretasi Dalam Kontrak Wifi dan TV Kabel Indihome Ditinjau dari Fatwa MUI No. 112/DSNMUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah (Studi Kasus PT. TELKOM Kabupaten Aceh Tengah Takengon) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Apandy, P. A. O., Hidayat, A. R., & Rojak, E. A. (2023). A Review of Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Concerning Ijārah Contracts for Tattoo Removal Services of the One Picture Rate System (Case Study of Leedya Removall Tatto). Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, 3(2). https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.7807

Dewi Fajriyani, S., Agus Putra, P. A., & Anshori, A. R. (2023). Penerapan Akad Ijarah Terhadap Bisnis Jasa Pengiriman Paket Luar Negeri Dalam Persfektif Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017. Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, 3(2). https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.8621

Fauzan, I., & Hadiyanto, R. (2023). Tinjauan Fiqih Muamalah dan Fatwa DSN No:112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sewa Menyewa Lapak di Pasar Banjaran Kabupaten Bandung. Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, 3(1). https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i1.7041

Harahap, E., & Efendi, R. (n.d.). Pengambilan Upah Langsung Dari Padi Yang Digiling Perspektif Fatwa DSN MUI No: 112/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Ijarah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 7. https://doi.org/10.30868/ad.v7i01.5198

Hasibuan, E. H., & Zahara, F. (2023). Ganti Rugi Penyewa Atas Pemanfaatan Fasilitas Kamar Hotel Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Hotel Syariah Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu). AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 659–666. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2644

Efa, K. (2022). SEWA MENYEWA TANAH DALAM PRODUKSI MATERIAL BANGUNAN PERSEPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG IJARAH (Studi Kasus di Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga) (Doctoral dissertation, UIN SAIZU Purwokerto).

Mita Qurrota Ayunin. (2023). Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah Terhadap Jasa Layanan Kontraktor (Studi Kasus CV. PH) di Kota Bandung. Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, 3(2). https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.8394

Muhammad, O. :, & Anwar, R. (n.d.). IJARAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD IJARAH DI MEDIA SOSIAL (Analisis Praktik Aplikasi Snack Video Di Media Sosial di Kota Medan).

Naufaldi, M. D., Udin Saripudin, & Redi Hadiyanto. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah pada Praktik Sewa-Menyewa Fasilitas Lapangan Futsal. Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, 2(1). https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.873

Noviyanti Ramdhani, Panji Adam Agus Putra, & Ira Siti Rohmah Maulida. (2023). Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Akad Ijarah terhadap Praktik Jasa Endorsement. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 83–90. https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2789

Santi, D. I. N., & Harun, M. H. (2019). Praktek Sewa Menyewa Mobil pada Santoso Auto Car di Boyolali dalam Perspektif Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Setiawan, I., Huda, M., Islamia, H. N., & Aulia, R. (2023). Implementasi Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah Pada LKS: Sebuah Studi Literatur. Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions, 1(1), 1–14. https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.440

Shalahuddin, M. A., & Fauziah, N. S. (2023). Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur. Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions, 1(1), 29–44. https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.432

Mashithoh, D. (2021). Pengupahan pekerja Freelance di perusahaan Catering Susan Malang menurut PP Ri no. 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan fatwa DSN-MUI no. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). SKRIPSI DINI AVRIANI LENGKAP. (n.d.).

AZIZAH, H. N., & Aminuddin, M. (2023). PENYELESAIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN KONSUMEN DI JASA POLES BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Di Jiman Chrome Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta) (Doctoral dissertation, UIN RADEN MAS SAID).

Vauziah, R. A., Muhammad, F. M., & Rahmadin, W. L. (2023). Studi Literatur implementasi fatwa DSN MUI No.73 tentang Musyarakah Mutanaqishah. Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions, 1(1), 71–84. https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.439

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *