Mei 30, 2024

Jaminan Halal Bukan Proyek Komersial

0

 

Setiap orang memiliki kewajiban untuk menjaga kehalalan makanannya dan tidak mengandung zat yang diharamkan oleh Allah. Seharusnya mudah dilakukan. Tetapi di era industrialisasi saat ini, banyak produsen menyediakan berbagai macam makanan yang prosesnya sangat kompleks, sehingga seseorang sulit untuk memastikan apakah makanan yang ia konsumsi seratus persen terbuat dari bahan yang halal ataukah tidak. Terlebih lagi, era globalisasi juga menyebabkan berbagai jenis makanan dari berbagai wilayah di dunia yang memiliki komposisi dari bahan-bahan nonhalal mudah masuk ke negeri muslim. Tentu saja, ini menjadi titik kritis kewaspadaaan kita sebagai konsumen muslim.

Dalam tingkatan kompleksitas proses produksi seperti saat ini, menjadikan individu sulit untuk memastikan bahwa apa yang dia makan termasuk makanan halal. Oleh karena itu, diperlukan peran negara untuk memastikan setiap makanan yang beredar di masyarakat merupakan produk halal. Terlebih lagi karena negara kita mayoritas adalah muslim.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), terdapat tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama pada Oktober mendatang. Di antaranya: (1) pedagang produk makanan dan minuman; (2) pedagang bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman; (3) pedagang produk hasil sembelihan dan pemilik jasa penyembelihan. Ketiga kelompok pedagang tersebut harus sudah memiliki sertifikat halal pada 17 Oktober 2024.(bpjph.halal.go.id)

Tidak hanya untuk pelaku usaha makro, kewajiban ini juga berlaku bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Jika tidak memiliki sertifikat halal, sanksi siap menanti. Berdasarkan PP No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, denda administratif hingga penarikan barang dari peredaran.

Per tahun 2024, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementrian agama Republik Indonesia (Kemenag RI) mewajibkan seluruh produsen di Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi halal produknya. Kebijakan ini berlaku pada makanan dan minuman; bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan minuman; serta produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Jika produk-produk di atas belum mendapatkan sertifikat halal oleh BPJPH, maka produk tersebut akan dicabut peredarannya di masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemenag BPJPH meluncurkan program sertifikasi halal gratis untuk satu juta pelaku usaha.

Menurut kepala BPJPH, sertifikasi ini berlaku bagi semua pelaku usaha, termasuk pedagang kaki lima (PKL). Kebijakan di atas seolah-olah dapat menyelesaikan masalah untuk jaminan produk halal. Tapi nyatanya untuk mendapatkan sertifikat halal harus melalui proses yang panjang. Sebelumnya, BPJPH sudah menyediakan kuota 1 juta sertifikat halal gratis sepanjang 2023 bagi pelaku usaha. Namun, jumlah tersebut sangat tidak sebanding dengan jumlah pedagang kaki lima yang tersebar di seluruh Indonesia yang mencapai sekitar 22 juta. Andai kata 1 juta pedagang kaki lima menerima sertifikasi halal gratis, bagaimana dengan 21 juta PKL yang tersisa? Apakah sertifikat halal gratis hanya berlaku bagi 1 juta rakyat saja?

Kewajiban bagi PKL untuk mengurus sertifikat halal akan menambah beban mereka. Kita semua tahu para pelaku usaha kaki lima omsetnya tidak seberapa dan hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terlebih, pengurusan sertifikat halal pasti membutuhkan biaya dan administrasi yang biasanya cukup rumit.

Padahal sertifikasi halal harusnya menjadi bagian dari tanggung jawab penuh pemerintah kepada rakyat. Di sistem sekuler saat ini justru rakyat (pengusaha) harus mengurus segala keperluan sertifikasi dan masih harus membayar biaya sertifikasi. Lagi-lagi di sistem sekarang ini, rakyat terpaksa ‘pasrah’ untuk menerima kebijakan seperti ini, karena itu jalan satu-satunya agar mereka tetap dapat meneruskan usahanya. Posisi pemerintah vs rakyat layaknya seperti produsen vs konsumen akan tetap terjadi selama kita masih berada di sistem kapitalisme ini. Paradigma pemerintah yang menjadi pelayan rakyat tak akan pernah terjadi, sehingga rakyat harus selalu terpaksa ‘mandiri’ untuk tetap hidup. Banyaknya produk yang beredar di masyarakat dengan menerapkan regulasi wajib sertifikasi halal pada tiap produknya justru akan menyulitkan pelaku usaha itu sendiri.

Adanya unsur komersialisasi jaminan halal dapat kita lihat dari berbagai tarif layanan sertifikasi yang ditetapkan BPJPH. Sebagai contoh, biaya permohonan sertifikat halal barang dan jasa milik UMK adalah Rp300 ribu, ditambah biaya pemeriksaan kehalalan produk UMK oleh LPH maksimal sebesar Rp350 ribu. Dengan demikian total biayanya adalah Rp650 ribu.

Untuk usaha menengah produk makanan dengan proses/material sederhana, total biayanya Rp8 juta, terdiri atas biaya permohonan sertifikat Rp5 juta dan biaya pemeriksaan LPH maksimal Rp3 juta. Belum lagi jika sertifikat halal kedaluwarsa, pembaruan atau perpanjangan masa berlaku sertifikat akan menambah biaya lagi. Ini menunjukkan bahwa negara sedang mengomersialkan jaminan halal untuk usaha rakyat.

Pemerintah begitu luar biasa menggenjot para pelaku usaha produk makanan untuk mendaftarkan sertifikasi halal di BPJH. Mengingat, produk makanan halal (halal food) Indonesia masih berada di peringkat 2 dunia berdasarkan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022. Terkesan demi “prestasi” di kancah dunia, tetapi minim upaya penjagaan atas produk non halal di tengah masyarakat. Bukankah penjagaan terhadap makanan nonhalal disyariatkan dalam Islam? Semestinya penguasa dan jajarannya yang notabene beragama Islam memahami hal ini. Menjauhkan masyarakat dari segala produk haram.

Namun, publik menyadari, bagaimana mungkin penggawa negara mampu menjaga masyarakat dari banjirnya produk makanan nonhalal? Sebab, sistem negara yang diadopsi masih diambil dari Barat, bernama demokrasi sekuler. Di dalam sistemnya diterapkan ekonomi liberal kapitalistik yang menimbang berbagai perkara termasuk sertifikasi halal dengan timbangan untung dan rugi.

Upaya sertifikasi halal pun menjadi tren bisnis. Lihat saja nominal biaya yang diberikan untuk permohonan sertifikat. Jika seperti ini, kembali rakyat yang dirugikan, dijadikan ajang bisnis tanpa menjawab persoalan banyaknya beredar makanan nonhalal yang meresahkan umat.

Beginilah jika pelayanan terhadap urusan rakyat menggunakan cara pandang kapitalisme. Apa pun yang mendatangkan keuntungan akan diperjualbelikan, tidak terkecuali jaminan halal. Namanya jaminan, mestinya negara menjamin, bukan bertransaksi dengan rakyat. Sama seperti sektor lainnya, semisal jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Pada akhirnya berujung sama, baik jaminan halal, jaminan kesehatan, atau jaminan pendidikan, tidak ada yang gratis. Muaranya sama, yakni negara sedang berbisnis dengan rakyatnya sendiri. Hubungan rakyat dengan penguasa dalam sistem kapitalisme layaknya penjual dan pembeli. Kalaulah ada yang gratis, itu pun ala kadarnya. Negara hanya bertindak sebagai regulator dan fasilitator.

Oleh karena itu, Islam memiliki langkah-langkah melindungi umat dari produk haram. Pertama, membangun kesadaran umat Islam akan pentingnya memproduksi dan mengonsumsi produk halal. Sertifikasi halal tidak bermanfaat jika umat Islam sendiri tidak peduli dengan kehalalan produk yang dikonsumsi. Kedua, dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi kehalalan berbagai produk yang beredar di masyarakat. Mendirikan lembaga pengkajian mutu, membantu pemerintah dan publik mengontrol mutu juga kehalalan berbagai produk. Hasil penelitian mereka bisa direkomendasikan kepada pemerintah untuk dijadikan acuan kehalalan suatu produk.

Pelayanan pendidikan dan kesehatan, negara hadir memberikannya secara gratis. Bagaimana dengan produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat? Dalam sistem Islam, ini termasuk bagian dari jaminan negara. Negara harus memastikan setiap pelaku usaha memahami produk yang mereka jual adalah produk sehat dan halal. Jaminan kehalalan ini dapat diberikan negara dengan melakukan uji produk halal secara gratis dan pengawasan secara berkala. Jika ada ketentuan dan persyaratan yang tidak gratis, negara akan memberikan kemudahan administrasi yang cepat, murah, dan mudah. Negara harus mengambil peran sentral dalam pengawasan mutu dan kehalalan barang. Negara harus memberikan sanksi kepada kalangan industri yang menggunakan cara dan zat haram serta memproduksi barang haram. Negara juga memberikan sanksi kepada para pedagang yang memperjualbelikan barang haram kepada kaum muslimin. Kaum muslimin yang mengonsumsi barang haram pun akan dikenai sanksi sesuai nas syariat.

Hal itu dilakukan pemimpin negara (Khalifah) dalam rangka melindungi umat dari mengonsumsi dan memperjualbelikan zat yang telah diharamkan. Tentu kita merindukan pengaturan Islam dalam kehidupan untuk menjaga kita dari berbagai keharaman. Berarti kita harus menempuh jalan untuk memperjuangkan kembali tegaknya sistem Islam (Khilafah) agar selamat dunia dan akhirat.

Wallahualam.

 

Penulis :Nuryani, S.Si

Tulisan ini diluar tanggung jawab redaksi

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *