Mei 28, 2024

Pj Bupati Sinjai Diharap Tuntaskan Permasalahan di Bumi Panrita Kitta

0

SINJAI,NS— Masuk Tahun ke-2 Pj Bupati Sinjai, Tengku Raja Fahsul Falah jadi pemimpin nomor 1 Di bumi yang berjuluk Panrita Kitta (ahli kitab).

TR Fahsul Falah S.Sos M.Si adalah pria kelahiran Aceh Timur pada 1 Januari 1974 yang menyandang gelar ,S.Sos M.Si. Selama ia berkiprah di pemerintahan, TR Fahsul Falah banyak menduduki tempat strategis di perintahan daerah maupun pusat.

Karir dan keberhasilan serta kemampuannya tidak di ragukan. Dilihat di berbagai link berita daerah maupun Nasional.

Namun itu semua terbilang belum cukup. Sebab, renteran masalah yang kini ia pimpinan seakan tak terbendung. Seperti kesejahteraan para perangkat desa maupun para kepala desa.

Secara terbukti, tidak cairnya anggaran dana Desa tahap 4 tahun 2023 dan tidak terbayangkannya insentif para kolektor SPPT.

Dari dua hal di atas menjadi tanda tanya besar, Ada apa dengan keuangan daerah?

“Gaji kami (aparat desa) yang belum terbayarkan di dua bulan terakhir 2023
Selain itu, beberapa item pekerjaan juga turut di pending. Karena kalau tidak dipending kemudian dialihkan untuk gaji aparat, mereka mau makan apa?,” kata salah satu kaur keuangan yang minta namanya tidak ditulis.

Seyogianya, pemerintah daerah memperhatikan hal ini karena ini sudah masuk bulan April 2024, tapi belum ada tanda-tanda di bayarkan ADD Tahap 4 tahun 2023.

“Para pengabdi negara dan masyarakat di Desa juga butuh makan, butuh hidup yang berkeadilan agar Mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat,” ungkap beberapa sumber yang namanya enggan disebut.

Pembenaran serupa dari salah satunya kepala Desa di kecamatan tellulimpoe, Andi Azis Soi, ia mengirimkan surat aduan ke APH untuk di periksa kas daerah Kabupaten Sinjai tahun 2023, karena terindikasi kas daerah habis.

Tak sampai di situ, beberapa paket pekerjaan Hotmix turut menjadi sorotan baik masyarakat maupun pemerintah desa, menurutnya kualitas dan kuantitasnya sangat memperihatinkan.

Ini juga adalah salah satu PR Buat Pj Bupati yang harus di clearkan dan bila di pandang perlu tidak lagi memberikan ruang kepada kontraktor dari luar yang datang Hanya untuk mengeruk keuntungan semata, dan mengabaikan juknis yang berikan Dinas terkait.

*M.S.Mattoreang*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *